Dengan adanya asuransi ini, diharapkan PNS bisa terjamin keselamatan jiwanya. Jika ada PNS yang meninggal karena kecelakaan,setidaknya ada asuransi yang dibayar untuk ahli warisnya,” papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel H Muzakir seusai pemaparan program asuransi kecelakaan diri oleh PT Asuransi Jiwasraya di Graha Bina Praja kemarin.

Menurut Muzakir, asuransi diberikan kepada PNS semua golongan. Asuransi yang diberikan berbeda dengan Askes dan asuransi lainnya karena khusus menangani kasus kecelakaan.“Asuransi ini berada di luar Askes.Setiap PNS bisa mendapatkan asuransi ini tanpa terkecuali. Jika terjadi sesuatu hal, mereka dapat menerima santunan sesuai kasus yang dialami. Misalnya,untuk satu jari PNS yang putus akibat kecelakaan, diberikan asuransi sebesar Rp1,6 juta. Begitu juga dengan kasus lainnya,” beber dia.

Regional Manager Wilayah Palembang Sumsel Lucie Ondang mengatakan, asuransi kecelakaan tidak menanggung jika PNS mengalami kecelakaan akibat bunuh diri atau percobaan bunuh diri,tindakan melanggar hukum,narkoba, kerusuhan, dan huru-hara. Selain itu,asuransi tidak menanggung kecelakaan atau cedera akibat olahraga bela diri. Selanjutnya, kecelakaan karena balapan kendaraan, kedirgantaraan, olahraga air, panjat tebing, dan berburu.

“Kita memberikan asuransi bagi mereka yang murni terluka atau meninggal karena kecelakaan, seperti peristiwa benturan atau sentuhan benda keras,cair, api, atau gas yang datang dari luar karena tidak sengaja sehingga menyebabkan seseorang cedera jasmani. Jika disengaja,kita lepaskan mereka dari asuransi setelah melalui cek medis,”paparnya.

Adapun kriteria yang menerima asuransi,menurut Lucie,seperti meninggal karena kecelakaan dan bukan kecelakaan,cacat tetap sebagian, cacat tetap seluruhnya,santunan rawat inap karena kecelakaan dan lainnya.“Jika ada pemegang polis meninggal karena kecelakaan,kita akan berikan santunan sebesar Rp25 juta,sementara meninggal karena sakit Rp12 juta.

Adapun cacat seluruhnya yang meliputi kedua kaki, tangan, dan mata diberikan santunan Rp32 juta,”ujarnya. Untuk cacat tetap sebagian, seperticacatlengandarisendibahu, diberikan santunan sebesar Rp22 juta, lengan mulai sendi siku sebesar Rp20 juta, tangan mulai pergelangan sebesar Rp16 juta,satu kaki Rp19 juta,satu mata Rp19 juta,jempol tangan Rp8 juta, telunjuk Rp4 juta,kelingking Rp3 juta,jari tengah ataujarimanis Rp3juta,dansatujari kaki mendapat santunan Rp1,6 juta. “Untuk santunan rawat inap karena kecelakaan, akan diberikan dana sebesar Rp5 juta, maksimum 40% per kecelakaan,”urainya. (yayan darwansah)

Kebijakan tersebut sesuai Undangundang (UU) No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini rencana mulai diberlakukan awal 2011. “Untuk memperkuat UU tersebut, kita akan membuatkan peraturan daerahnya. Jadi, jika masyarakat memiliki kendaraan lebih dari satu,dikenakan tarif progresif,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H Musyrif Suwardi seusai rapat pembahasan pelaksanaan UU No 28/2009 dan evaluasi pelaksanaan Samsat di Aula Dispenda Provinsi Sumsel kemarin.

Otomatis, dengan diberlakukannya tarif tersebut,beban pajak semakin tinggi dan meningkat sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki. Menurut Musyirif, diberlakukannya peraturan tersebut untuk memberi ruang gerak bagi daerah dalam mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, pelestarian/perbaikan lingkungan, dan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Tarif maksimum be-berapa jenis pajak daerah yang dinaikkan antara lain, tarif maksimum pajak kendaraan bermotor dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus kendaraan pribadi, dapat diterapkan tarif progresif,”ujarnya. Musyrif mengimbau, ketika tarif pajak progresif diberlakukan, masyarakat jangan sampai mengubah nama pemilik kendaraan dengan nama orang lain untuk mengelabui petugas pembayar pajak.

Jika kendaraan sudah diperjualbelikan, secepat mungkin harus dilakukan proses balik nama. Begitu juga dengan kendaraan luar daerah Sumsel yang sudah tiga bulan beroperasi supaya segera melakukan mutasi. “Kita akan sosialisasikan peraturan baru ini. Karena sangat tidak mungkin jika langsung diterapkan,butuh waktu bertahap untuk dijalankan.

Kemudian, kita minta masyarakat tidak mengakal-akali. Seandainya memiliki mobil dua,tapi yang satunya dibuat nama orang lain karena itu adalah pelanggaran,”ucapnya. Pemberlakuan tarif progresif tidak hanya berlaku bagi kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan dinas, kendaraan TNI/Polri, dan lainnya untuk meningkatkan PAD. “Kenaikan tarif tersebut berkisar antara 5%–10%.

Akan tetapi, jumlah tersebut akan semakin tinggi seiring banyaknya kendaraan yang dimiliki masyarakat, baik motor maupun mobil,” ujar mantan Kepala Dispenda Sumsel ini. Mengenai hasil rapat evaluasi Samsat, Musyrif mengatakan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan,khususnya dalam bidang transportasi, seperti pengoptimalan Samsat Drive Thru dengan penambahan kantor Samsat baru di kawasan Jakabaring dan tiga unit Samsat keliling.

“Evaluasi ini rutin kita lakukan untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan evaluasi pendapatan asli daerah. Meski kita sudah meningkatkan pelayanan melalui launching pelayanan Drive Thru, dari sisi pelayanan ini memang harus ditingkatkan lagi,”ujarnya. Dia mengharapkan adanya penambahan fasilitas untuk peningkatan pelayanan,wajib pajak mau melaksanakan kewajibannya setiap tahun dan PAD akan meningkat.

“Sampai saat ini pencapaian PAD belum mencapai target,yakni masih di bawah 50%.Seharusnya pada Juni lalu ditargetkan mencapai 50%. Untukitulah, berbagai pembenahan mutlak dilakukan,”tandasnya. Sementara itu,Kepala Dispenda Sumsel H Selamat Bamim menilai, untuk peningkatan PAD,perlu dilakukan berbagai upaya,salah satunya Drive Thru.

Wajib pajak cukup mengurus perpanjangan pajak dengan cepat tanpa turun dari dalam mobil.Hanya dalam waktu lima menit, pengurusan administrasi selesai dengan syarat berkas sudah lengkap.“Mengingat hal ini perlu dioptimalkan, maka dilakukan penambahan satu kantor Samsat di kawasan Jakabaring dan tiga unit Samsat keliling,”paparnya. (yayan darwansah)

Akibat kegiatan galian tanpa izin dan kordinasi tersebut, Dirjen PU mengalami kerugian sampai miliaran rupiah per tahunnya. ”Selain menghambat upaya pelebaran jalan Kolonel H Burlian sepanjang 5 km,galian utility seperti serat optik PT Telkom, jaringan PDAM dan kabel PLN juga kerap merusak jalan.Ketiga perusahaan itu sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian, yakni Polsek Ilir Timur I,Polsek Ilir Barat I dan Polsek Kertapati .

Akibat galian itu kami mengalami kerugian Rp1 miliar setiap tahunnya,”tegas Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Jalan dan Jembatan Kota Palembang Aidil Fikri, di kantor gubernur,kemarin. Aidil mengungkapkan, pihaknya sangat kesal lantaran ketika ingin mendapatkan keterangan mengenai penggalian, pihak Telkom lepas tangan dan menyerahkan kepada pihak ketiga atau rekanan mereka yang melakukan penggalian. ”Seharusnya pihak Telkom sendiri yang harus bertanggung jawab. Bukan lempar batu sembunyi tangan.

Untuk itu, silahkan cek sejauh mana perkembangan laporan yang kita sampaikan kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu,”tegasnya. Seharusnya, kata Aidil, untuk proses izin penggalian, Telkom, PDAM dan PLN harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dirjen PU. Sehingga pihaknya dapat melakukan pemantauan dan penawasan agar jalannya penggalian tidak merusak badan jalan dan lainnya.

”Akan tetapi, selama proses galian dilakukan secara diamdiam. Misalnya penggalian dilakukan malam hari atau saat hari libur. Ini semua untuk untuk menghindari pengawasan. Jelas ini sudah menyalahi aturan hingga harus ditindak. Apalagi, pihak Telkom belum ada niat baik untuk melakukan pemecahan masalah.Namun untuk PLN dan PDAM sudah ada niat untuk melakukan perbaikan,” tandasnya.

Mengenai upaya pelebaran jalan Kolonel H Burlian-Simpang Empat Bandara SMB II sepanjang 5 km, dia mengatakan saat ini sedang dalam pembahasan.Kendala besar pelebaran jalan tersebut adalah utility-utility yang tertanam dibawah jalan. Sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. ”Untuk pelebaran jalan kita sudah menganggarkan Rp30 miliar, baik untuk ganti rugi maupun pembangunan jalan.

Akan tetapi, jika digunakan untuk pembangunan dana tersebut sangatlah kecil. Untuk itu,kita siap tambah berapa saja dana sesuai yang dibutuhkan. Sebab, jika sudah dianggarkan besar ditakutkan dana tersebut tidak terserap,”paparnya. Aidil mengimbau agar PT Telkom, PDAM dan PLN tidak mengatasnamakan warga sipil untuk menghambat proses gantirugi lahan.

Mengingat pelebaran jalan ini untuk kepentingan masyarakat, terutama menghadapi pelaksanaan SEA Games XXVI tahun 2011. ”Jalan ini kita targetkan 2011 akan rampung. Akan tetapi, kendala umum adalah proses pembebasan lahan yang kerap memakan waktu mencapai tiga bulan lebih eperti pembangunan fly over waktu itu,” terang Aidil. Sementara itu,Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel H Mukti Sulaiman menambahkan,jalan Kolonel H Burlian akan dilebarkan sebanyak 2 meter kiri dan kanan.

Pelebaran sepanjang 5 km tersebut mulai dari simpang empat Mapolda Sumsel hingga simpang empat jalan Tanjung-Api-api.“Pelebaran ini untuk menghindari terjadinya kemacetah di kawasan tersebut. Apalagi, saat ini daya tampung jalan yang tidak sesuai dengan volume kendaraan. Apalagi menjelang SEA Games 2011 mendatang tentu lalu lintas makin padat,”papar mantan Sekda Musirawas ini. (yayan darwansah)

Pasalnya,utang tersebut merupakan BHM tahun 2008. Menurut Alex,keterlambatan otomatis membuat pihaknya sangat dirugikan.“ Jika jauh-jauh hari telah dibayar,bukan tidak mungkin dana tersebut dapat kita gunakan untuk kepentingan lain. Jadi, jika pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, terlambat mencairkan dana, kita minta mereka bayar bunga sama halnya jika kita melakukan kesalahan yang juga dikenakan bunga,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Griya Agung Palembang kemarin.

Mantan Bupati Muba ini mengatakan, dana tersebut sangat penting bagi Sumsel untuk pem-bangunan ke depan.Apalagi,untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan gratis.“Kita sudah desak Kementerian Keuangan RI untuk segera mencairkan dana tersebut tahun ini.Jadi,pada pencairan ABT kita harapkan dana tersebut sudah ada,”kata Alex.

Kondisi ini bukan hanya Sumsel, melainkan juga terjadi di semua daerah di Indonesia. Untuk Sumsel, dana bagi hasil tersebut mencapai Rp235 miliar.Sejak 2008 sudah dicairkan bertahap sebanyak dua kali sehingga tersisa Rp142 miliar.“Utang kita sudah dibayar dan bersisa Rp142 miliar. Akan tetapi, jika dihitung secara keseluruhan, bisa mencapai triliunan karena masih banyak daerah yang belum dibayar,”paparnya.

Apalagi, dari BHM itu terdapat dana sharing untuk penunjang pendidikan di Sumsel 0,5%, baik dari sektor minyak maupun gas.Dengan begitu,dengan bagi hasil 15% untuk daerah dan 85% untuk pusat di sektor minyak, Sumsel mendapatkan jatah mencapai 15,5%. Begitu juga bagi hasil gas 30% berbanding 70%. Sumsel juga mendapatkan dana sharinguntuk pendidikan 0,5%.

“Kita sudah perjuangkan untuk pencairan dana ini,begitu juga daerah lain. Sebab, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun lainnya,”katanya. Menurut Gubernur, seharusnya bagi hasil minyak dan gas dinaikkan setidaknya menjadi 25%.

Alasannya,sangat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan. Apalagi,yang menjadi masalah pemberian dana bagi hasil tersebut juga kerap terlambat. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel Robert Heri menegaskan,pihaknya sudah meminta pemerintah pusat segera membayar sisa utang bagi hasil sektor migas sejak 2008 sebesar Rp142 miliar.

Diharapkan saat pencairandana ABT,danatersebutdapat disetorkan langsung.“Memang pemerintah pusat telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil duakali, yakni Rp92 miliar lebih.Kita harapkan sisanya segera dibayar pada September ini,”ujar Robert. (yayan darwansah)

Kehadiran pasangan Alex- Eddy (Aldy) itu guna memberikan dukungan terhadap pelatih dan pemain Sriwijaya FC dalam memperebutkan gelar juara di Piala Indonesia 2010.Tidak hanya itu,untuk mendukung Laskar Wong Kito, ratusan suporter SFC yang tergabung dalam Singa Mania,Sriwijaya Mania, dan Simanis juga turut memberikan semangat bagi klub kebanggaan wong Sumsel tersebut.“ Kebetulan 1 Agustus adalah hari libur, jadi kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk hadir di Solo bersama Pak Gubernur guna memberikan dukungan,” kata Eddy Yusuf di kantornya kemarin.

Menurut Eddy, kehadiran mereka ke Stadion Manahan,Solo,itu untuk memberikan dukungan moral sehingga pelatih dan para pemain SFC memiliki semangat yang tinggi menghadapi Arema Indonesia. Apalagi,setelah meraih double winner beberapa waktu lalu, prestasi Sriwijaya FC kerap menurun. Diharapkan dengan kedatangan Aldy, Sriwijaya FC mampu menorehkan sejarah baru,yakni meraih juara tiga kali Piala Indonesia.“Bukan hanya kami berdua yang datang. Tetapi,Ketua DPR,Wakil Ketua, dan ketua-ketua komisi juga kita ajak. Jadi, bukannya kita meninggalkan kerja karena saat itu adalah hari libur,”katanya.

Selain itu,menurut Eddy, sebagai bentuk dukungan terhadap SFC,Pemprov juga akan menggelar nonton bareng (nobar) di lapangan parkir Pemprov Sumsel. “Kita akan sampaikan kepada pemain dan pelatih bahwa masyarakat Sumsel menyaksikan laga final ini di lapangan parkir Pemprov Sumsel. Kita juga telah menyediakan layar 4 x 12 meter agar laga ini dapat dinikmati dengan baik,”ujar mantan Bupati OKU ini. Ditanya gangguan dihadapi pelatih Rahmad ‘RD’ Darmawan lantaran akan digantikan Ivan Venkov Kolev,Eddy merasa yakin atas sikap profesionalisme yang dipegang RD.“RD adalah orang yang sangat profesional dan dia juga sangat berjiwa besar. Untuk itu, kita yakin RD dapat memberikan kenangan manis yakni membuat Sriwijaya FC berada di urutan pertama Piala Indonesia,”katanya.

Masuknya Ivan Venkov Kolev di skuad Laskar Wong Kito saat ini, kata Eddy, belum tentu adalah hal yang tepat. Mengingat, antara pemain dan pelatih harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian. “Memang untuk pergantian ini adalah hak manajemen.Untuk itu, pergantian ini harus melalui tahap penyesuaian dulu agar permainan Sriwijaya FC dapat lebih baik. Dengan begitu, prestasi Sriwijaya FC dapat kembali melambung seperti sebelumnya,”katanya. PltKepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Robby Kurniawan menambahkan, dalam nobar final SFCvs Arema dihalaman parkir Pemprov Sumsel, diharapkan akan dihadiri 2.000 penonton dari bagai penjuru.

“Ini adalah momen emas bagi Sriwijaya FC untuk mengharumkan nama Sumsel,”bebernya. (yayan darwansah)

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel H Abdul Shobur mengatakan, bantuan ini akan diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari Koperasi ke-63 31 Juli di hotel Swarna Dwipa Palembang. Bantuan diberikan kepada mahasiswa yang baru lulus kuliah namun kreatif. Untuk itu,mahasiswa atau sarjana wirausaha harus membuat proposal usaha apa yang akan dibuat. “Sektor UKM ini sangat banyak menyerap tenaga kerja.Kita memberikan bantuan modal kepada para sarjana wirausaha agar mereka dapat bekerja,”ujar Shobur di kantornya kemarin.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel H Eppy Mirza menambahkan,UKM yang akan dilibatkanpadaSeaGamesmendatang mencapai 2 juta.Setiap UKM harus memiliki produk ciri khas Sumsel untuk dipasarkan pada pengunjung yang berasal dari 11 negara peserta. (yayan darwansah)

Saat ini sedikitnya tiga titik di jalur mudik lintas tengah (jalinteng),tepatnya di simpang Sugi Waras, antara Kabupaten OKU dan Muaraenim, mengalami kerusakan berat dan sedang. Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel Heri Amalindo mengatakan, pihaknya masih memantau semua ruas jalan di Sumsel, baik jalan provinsi maupun jalan nasional. Hasil pantauan sementara,terdapat tiga titik di jalinteng yang kondisinya mengalami kerusakan sedang dan ringan.Kendati sampai saat ini ruas jalan itu masih dapat dilalui, bila tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan bertambah parah sehingga mengganggu arus mudik.

“Sekarang kita masih di lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika sudah ada data pasti tentang kerusakan,dalam waktu dekat kita akan melakukan perbaiki.Saat ini baru setengah jalan yang kita pantau,”kata Heri Amalindo ketika dihubungi via telepon kemarin. Heri mengatakan, tiga titik kerusakan di jalinteng antara Simpang Sugi Waras yang menghubungkan Baturaja, OKU-Muaraenim tersebut bukanlah jalan provinsi, melainkan jalan nasional. Kerusakan yang terjadi hanya beberapa meter. Namun, karena ini menyangkut keselamatan pemudik menjelang Lebaran mendatang, pihaknya segera melakukan perbaikan.

“Saat ini walaupun rusak tetapi masih bisa dilalui kendaraan,” katanya. Namun,lanjut dia,jika hujan datang dua hari berturut-turut, bisabisajalantambahrusak, bahkanbisa saja putus.Untuk itu,harus secepat mungkin dilakukan antisipasi. Mengatasi adanya kerusakan jalinteng,dia mengatakan,akan diberlakukan jalan alternatif, yaitu pengendara diarahkan melalui jalan poros Komering, jalinsum Muaraenim-Baturaja, Lahat-Empat Lawang dan jalur lainnya.Dengan begitu, jika terjadi masalah jalur bisa dialihkan. “Jika jalinteng rusak, banyak jalan alternatif, seperti Belitang melalui Kurungan Nyawa bisa ke Palembang dengan Poros Komering, jalinsum Muaraenim-Baturaja, Lahat-Empat Lawang-Lubuk Linggau dan jalur lainnya,”ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini kondisi jalan provinsi sudah aman dan terkendali. Jadi, jika jalintim macet, jalur tersebut bisa dilalui. “Untuk perbaikan jalan, dananya berasal dari anggaran tahun ini. Sementara,untuk perbaikan jalintim dan jalinteng harus konfirmasi ke balai,karena balai yang mengerjakan pembangunannya,” kata Heri yang saat ditelepon mengaku masih di Belitang ini. Untuk jalur penghubung antar Sumsel-Lampung, Sumsel-Jambi, dan Sumsel-Bengkulu,saat ini kondisinya juga tidak begitu mengkhawatirkan. Namun, beberapa titik masih harus diperbaiki.

“Untuk ruas jalan Muaraenim- Lahat-Empat Lawang sampai Lubuk Linggau kondisi jalan sudah bagus. Sementara, untuk ke arah Bengkulu, baru sebatas Bengkulu- Tanjung Raya-Pagaralam-Lahat bisa dilalui kendaraan.Kemudian, untuk lintas penghubung II,seperti Betung- Sekayu-Lubuklinggau, sekarang dalam tahap pengerjaan. Masih ada beberapa titik yang rusak, tetapi tidak parah dan bisa dilewati kendaraan,”ucapnya. Sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dinas PU Bina Marga telah menyiagakan alat-alat berat.“Semua alat berat terus standby.

Sejauh ini kondisi jalan yang bagus hampir 85% dan bisa dilalui. Panjang kerusakan pendek-pendek intinya bisa dilalui semua tidak ada yang parah,”katanya. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah III Departemen PU Asep Sudrajat didampingi Kepala Satgas Junaidi mengatakan, pada 2010 ini Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah menganggarkan Rp100 miliar untuk perbaikan ruas jalintim. Perbaikan jalan meliputi pelebaran jalintim sepanjang 7 meter dengan panjang mencapai 160 km. “Dana Rp100 miliar tersebut dianggarkan untuk perbaikan jalintim.

Hal ini mengingat jalur tersebut merupakan jalur utama untuk Sumatera, terutama untuk jalur mudik,”ujar Asep. Asep menjelaskan, berdasarkan wilayah kerja, Balai Pelaksana Jalan Departemen PU Bina Marga yang berkantor di Palembang memiliki tanggung jawab terhadap kehandalan jalintim dengan dua zona.zona I batas Palembang km 14 sampai Pematang Panggang (Lampung) sepanjang 173 km. Sedangkan, zona II batas km 14 (Pasar Alang-Alang Lebar) hingga Jambi sepanjang 233 km.Sementara,jalan negara di dalam kota merupakan kewenangan Bagian Metropolis di Dinas PU Bina Marga Sumsel. (yayan darwansah)

Raskin yang seharusnya disalurkan pada pertengahan Agustus akan disalurkan awal Agustus. Sementara, untuk jatah September juga akan disalurkan akhir Agustus.Kebijakan ini diharapkan dapat meredam melonjaknya harga beras di pasaran. Kepala Divre III Bulog Sumsel Tommy S Sikado mengatakan,percepatan penyaluran raskin ini sama halnya dengan melakukan operasi pasar (OP) sehingga masyarakat akan lebih diuntungkan. Namun,jika nantinya masih diperlukan OP, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Mudah-mudahan dengan percepatan penyaluran raskin ini dapat mengantisipasi gejolak harga. Untuk beras nonsubsidi, kita jual seharga mencapai Rp5.730 per kg,” ujar Tommy di kantornya kemarin. Menurut dia, raskin yang akan disalurkan pada dua tahap tersebut mencapai sekitar 14.000 ton yang diperuntukkan kepada 596.942 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sumsel.“Untuk tahap pertama, awal Agustus disalurkan 7.000 ton dan pada tahap kedua sebanyak 7.000 ton dengan harga Rp1.600 per kg,”ujarnya.

Dia menjelaskan, sampai pekan ketiga Juli 2010, menurut catatan BPS, harga beras di Palembang untuk kualitas medium mencapai Rp5.800 per kg. Sementara, untuk beras kualitas premium mencapai Rp7.000–Rp7.500/kg. Jadi,jika dirata-ratakan dari Januari hingga Juli, kisarannya harga mencapai Rp5.716 per kg.“Melihat kondisi ini, harga relatif aman dan stabil, khususnya untuk kualitas beras medium yang setara beras Bulog. Kita akan laksanakan tugas dengan sebaik mungkin termasuk memulihkan harga beras di pasaran,” kata Tommy.

Diamenjelaskan,sampaisaatini stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai 65.000 ton.Stok yang ada cukup untuk mem-back up penyaluran raskin sampai delapan bulan ke depan atau hingga akhir Maret 2011 stok aman.Selain itu,Bulog optimistis dapat menyerap sisa prognosis sampai 135.000 ton. “Kalau Sumsel surplus,kita bisa membantu Divre Bulog tetangga,seperti Jambi dan Bengkulu,”katanya. Dia menambahkan, sampai akhir Juli 2010,pihaknya sudah melakukan pembelian pengadaan beras sebesar sekitar 86.000 ton dari target prognosis mencapai 135.000 ton. Saat ini pembelian masih dilakukan,walau volumenya kecil.

“Kita harapkan nanti di Agustus dan September ada panen lagi sehingga kita bisa optimal lagi menyerap pengadaan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan target prognosis sekitar 50.000 ton lagi bisa dicapai sampai akhir tahun,”papar mantan Kadivre Bulog Medan ini. Selain banyak masyarakat yang kerap mengonsumsi beras iliran setara dengan raskin,Tommy membeberkan, 35% warga Sumsel mengonsumsi beras berkualitas premium yang harganya Rp7.000– Rp7.500/kg.Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak warga menengah yang mengonsumsi beras bagus. “Banyak masyarakat Palembang yang mengonsumsi beras premium.

Ini membuktikan banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke atas sesuai data BPS,”ujarnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumsel Eppy Mirza mengatakan, menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri, pihaknya akan terus melakukan pemantauan harga berbagai kebutuhan. Jika ada yang melakukan penimbunan akan diberikan sanksi sesuai aturan. “Untuk kenaikan harga saat ini masih di batas normal. Namun,kita tetap melakukan pemantauan karena dikhawatirkan pada puasa mendatang ada permainan para agen,”katanya. (yayan darwansah)

Pencemaran ini, menurut Kepala BLH Sumsel Ahmad Najib, paling banyak disebabkan polusi udara yang dihasilkan dari gas buang kendaraan sehingga membuat kawasan Bundaran Air Mancur (BAM), Simpang Empat Charitas, Simpang Empat Patal dan Simpang Empat Bandara SMB II tercemar dan harus disterilkan.

“Padatnya arus kendaraan di empat titik pantau tersebut membuat udara daerah tersebut lampaui baku mutu atau tercemar. Jika terhirup manusia udara yang mengandung CO, timbale dan debu dapat menyebabkan kanker, gangguan pernafasan dan lainnya. Untuk itu, kita harapkan warga untuk menggunakan masker dititik yang padat dan rawan kemacetan kendaraan,” ujar Kepala BLH Sumsel, Ahmad Najib, di kantornya, kemarin.

Menurut dia, untuk melakukan pengurangan pencemaran didaerah tersebut pihaknya bekerjasama dengan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya seperti dengan melakukan penanaman pohon, pengurangan kepadatan kendaraan dengan mengurangi atau pembuatan trayek baru bagi kendaraan tua, pemakaian masker untuk menghindari terhisapnya CO atau debu dan lainnya. Dengan begitu, diharapkan pencemaran didaerah tersebut dapat dikurangi sehingga udara yang ada aman untuk dihirup.

“Sebenarnya kita sudah setiap tahun melakukan uji emisi bagi kendaraan baik itu kendaraan baru dan kendaraan tua. Dimana, yang banyak menghasilkan gas buang adalah kendaraan tua. Untuk itu, kita harapkan kepada pihak terkait agar membuat trayek baru bagi kendaraan tua minimal tidak lagi digunakan untuk jalur dalam kota tetapi angkutan pinggiran,” katanya seraya menambahkan, untuk mengatasi kepadatan tersebut tidaklah cukup dibangun satu jembatan layang atau fly over tetapi empat. Dengan begitu, kedepan tidak ada lagi kemacetan di Kota Palembang seperti di Simpang Empat Polda.

Selain gas buang dari kendaraan, dijelaskan Najib, pencemaran udara ini juga kerap dihasilkan dari gas buang perusahaan, industri, kebakaran hutan dan lainnya yang menggunakan bahan bakar. Dimana, kondisi ini akan terlihat pada saat musim kemarau.

“Saat ini kita sangat terbantu dengan hujan sehingga polusi diudara tidak begitu terlihat. Akan tetapi, pada musim kemarau hal ini akan terlihat jelas dari udara yang berdebu diselimuti asap tebal. Itu menandakan udara yang ada di Sumsel sudah tercemar. Namun, untuk mengantisipasi kondisi ini kita selalu melakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali terhadap perusahaan, industri dan lainnya,” tandas dia.

Sementara itu, Kasi Teknis Laboratorium BLH Sumsel Iwan Kurniawan menambahkan, selain di empat titik yang telah melampaui baku mutu pencemaran lingkungan yang disebabkan gas buang, pencemaran juga terjadi akibat debu. Baku mutu partikel debu yang ada di Kota Palembang tersebut sekitar 70-80 µ gram/m3. Dimana, angka tersebut melampaui baku mutu sekitar 60 µ gram/m3. Di samping PM 10, unsur lainnya yang mencemari seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dalam udara di Metropolis juga melampaui standar.

“Dari sejumlah lokasi yang diteliti, titik yang dianggap paling rawan khusus untuk pencemaran debu selain pencemaran udara yang disebabkan gas buang kendaraan seperti di Jembatan Ampera dan Musi II. Didaerah itu partikel debunya relatif lebih tinggi,” tukas dia.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengimbau agar para pejabat yang ada dilingkungan Pemprov Sumsel untuk kerap melakukan uji emisi terhadap kendaraan mereka masing-masing setiap enam bulan sekali. Selain itu, penggalaan penanaman pohon dikawasan persimpangan yang padat juga sangat perlu dilakukan. Dengan begitu, diharapkan pencemaran tidak begitu besar terjadi.

“Kondisi ini harus kita antisipasi sejak dini. Dengan begitu, pada masa mendatang anak cucu kita yang akan menikmatinya yakni udara bersih dan sehat. Kemudian, dengan adanya forum Bike to Work juga perlu digalakkan. Selain sehat pencemaran sangat kecil terjadi,” tukas dia. (yayan darwansah)

Sebagian dari kayu itu akan digunakan untuk perbaikan rumah adat Provinsi Sumsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Sementara sebagian lagi atau sekitar 1.704,39 m3-nya tetap akan dilelang. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, pihaknya telah mendapatkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) Sumsel tentang rincian perhitungan kebutuhan kayu onglen untuk rumah adat sumsel di TMII. Dimana, dari jumlah yang ada akan digunakan untuk dua hal yakni rehab rumah adat dan lelang. “Dari total aset kayu onglen milik Pemprov Sumsel di Desa Soak Borang dan di PT Arena Selatan di Pulau Borang sebanyak 1.808 m3.

Telah dihitung, kebutuhan untuk perbaikan rumah adat Sumsel di TMII hanya 103,61 m3 saja,sehingga yang disarankan untuk dilelang sebanyak 1.704,39 m3,” ungkap Nasrun kemarin. Untuk itu, pihaknya telah melayangkan surat kepada Asisten II Setda Prov Sumsel untuk segera membentuk dua tim.Pertama tim penilaian aset yang dipimpin Biro Keuangan dan Aset, dan kedua tim pelelangan yang diketuai Biro Hukum dan HAM. “Suratnya sekarang sedang diproses di Asisten II,”paparnya. Sementara itu, Kasubag Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Biro Perekonomian Provinsi Sumsel Bambang Pramono menambahkan, permohonan persetujuan izin prinsip pelelangan Kayu Onglen pada Dishut sudah dilayangkan.

Namun, DPRD Sumsel meminta menunda pelelangan kayu onglen, untuk membahas penggunaan yang lebih bermanfaat. Kemudian,pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Biro Penghubung Provinsi Sumsel di Jakarta untuk menginventarisasi kebutuhan perbaikan rumah adat sumsel di TMII, untuk mendata kebutuhan rehab rumah adat di TMII. Kepala Biro Penghubung Pemprov Sumsel di Jakarta Amsirul Agus Bastiar menyebutkan,peruntukan kayu onglen sebanyak 1.808 m3 yang berada di Asia Log,Kawasan Soak Borang,dan Arena Plata di kawasan Merah Mata, Borang, Kabupaten Banyuasin, akan digunakan untuk perbaikan rumah adat Sumsel di TMII.Selain itu,kayu tersebut juga akan digunakan untuk pembuatan kantor Sumsel di TMII.

“Kita telah melakukan pengecekan kondisi rumah adat Sumsel di TMII. Dimana, ada sebagian ajungan yang sudah layak diperbaiki karena rusak. Selain itu, kita juga meminta peruntukan kayu onglen untuk pembuatan kantor Sumsel di TMII karena sangat perlu,” ujar ketika dikonfirmasi, kemarin. Menurut Asmirul, pengecekan rumah adat Sumsel di TMII tersebut berdasarkan surat dari Pemprov Sumsel di Palembang untuk melakukan peninjauan kondisi rumah adat di TMII.Setelah pihaknya melakukan pengecekan, rumah adat Sumsel di TMII memang sudah layak untuk diperbaiki,bahkan juga diperlukan pembangunan sebuah kantor.

“Rumah yang akan diperbaiki tersebut adalah Rumah Rakit, Rumah Ulu dan Rumah Limas.Ketiga rumah adat tersebut milik Pemprov Sumsel.Karena kondisinya sudah tidak layak khususnya Rumah Ulu yang dibangun pada tahun 1975 lalu,”sebutnya. Saat ini, menurut dia, kondisi rumah yang ada umurnya sudah terbilang tua dan belum pernah direhab.Untuk itu,melihat adanya kayu tersebut maka sebaiknya digunakan untuk perbaikan rumah yang ada. “Kondisi rumah adat Sumsel itu sudah tua dan belum pernah dibongkar atau diperbaiki sama sekali sampai sekarang. Jadi, mumpung ada kayu onglen yang kondisinya cukup bagus untuk digunakan untuk rehab rumah adat tersebut,”jelas Amsirul.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya dapat memastikan salah satu peruntukan kayu onglen aset Pemprov Sumsel tersebut untuk perbaikan rumah adat Sumsel di TMII.Bahkan tidak hanya itu,agar rumah adat lebih diperhatikan dan mudah terpantau pihaknya juga berencana dan mengajukan pembangun kantor di TMII yang bahannya juga dari kayu onglen. (yayan darwansah)