Aset Sumsel di DKI Terancam Lepas

PALEMBANG (SI) – Aset Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) yang terletak di Radio Dalam,Jakarta Selatan,terancam lepas.Pasalnya,di lahan tersebut berdiri bangunan Kantor Dukcapil Jakarta Selatan.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin membantah keras pernyataan kalangan DPRD Provinsi Sumsel yang menuding Pemprov Sumsel menjual lahan di Jalam Radio Dalam, Jakarta Selatan. Lahan milik Pemprov Sumsel tersebut saat ini ditempati Pemda DKI Jakarta untuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan (Jaksel). Pasalnya, lahan tersebut masih terkendala karena Pemerintah DKI Jakarta tidak bersedia melepaskan lahan itu sehingga tidak mungkin dijual. “Tidak mungkin kita menjual lahan tersebut.Apalagi, masalah lahan tersebut dengan Pemerintah DKI Jakarta saja belum selesai, bagaimana kita akan menjualnya.

Jadi, kalau belum tahu permasalahan lebih baik bertanya dulu sehingga jelas. Jangan hanya main komentar, padahal salah,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Griya Agung, Kamis (11/3). Alex mengungkapkan, sekarang ini lahan milik Pemprov Sumsel masih ditempati Pemerintah DKI Jakarta untuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lahan tersebut telah diminta baik-baik, tetapi belum ada respons pemerintah setempat. Untuk itulah, pemprov mengajukan hal tersebut ke jalur hukum melalui Mahkamah Agung (MA) dan menang. “Kita sudah melakukan negosiasi dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk meninggalkan tempat tersebut.

Namun, karena di lahan milik pemprov tersebut telah dibangun sebuah gedung bagus, kita berencana membeli bangunan tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak ada kabar, begitu juga saat kita minta Pemerintah DKI Jakarta mengganti lahan pemprov dengan lahan lain yang berukuran sama. Hal itu juga tidak ada kabar dan kejelasan,” ujar Alex. Untuk itu, jika mereka tetap bersikeras tidak mau meninggalkan lahan tersebut, pihaknya terpaksa melakukan eksekusi dan pengosongan paksa.Terlebih, Pemprov Sumsel telah menang atas gugatan yang dilakukan di Mahkamah Agung.

“Jalan baik telah kita lakukan, yakni akan membeli atau mengganti rugi bangunan yang telah dirikan Pemerintah DKI. Tetapi, jika mereka tetap ngotot, kita akan melakukan eksekusi paksa,yakni pengosongan,”tukas Alex. Alex menjelaskan,untuk menjual lahan milik pemerintah, pihaknya mengetahui semua prosedur yang ada,yakni harus ada persetujuan DPRD Provinsi Sumsel. Jadi, jika tidak melalui persetujuan, pasti melakukan kesalahan. “Kita tahu prosedur. Jadi tidak mungkin kita menjual aset pemerintah tanpa sepengetahuan DPR.

Untuk itu, hal ini harus diperjelas agar tidak ada kesalahpahaman. Karena terbentur dengan Pemerintah DKI yang tidak ingin meninggalkan lokasi tersebut, kita minta Pemerintah DKI mengganti lahan tersebut dan bukannya dijual,” ungkap dia. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari mengungkapkan, secara resmi Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu telah melayangkan surat yang ditembuskan kepada Dewan terkait rencana pelepasan lahan Pemprov Sumsel di DKI Jakarta tanpa keterangan jelas. Surat Gubernur No: 593/059/III/ 2010 tertanggal 4 Maret tersebut diterima pimpinan Dewan pada Selasa (9/3).

“Isi suratnya tentang pembebasan lahan, alasannya apa, saya tak tahu. Sekarang kita di posisi ke Komisi I untuk mengetahui berapa luas lahan dan standar harga di sana,” ungkap Djauhari di Palembang kemarin. Menurut dia,setiap pelepasan aset,pemprov wajib lapor kepada pimpinan, karena pelepasan itu harus ada izin prinsip pimpinan Dewan. Jadi tak bisa sembarangan lepas begitu saja. “Melihat surat itu yang ditujukan kepada Pemprov DKI, kelihatannya sudah ada pembicaraan sebelumnya. Dengan adanya pembicaraan tersebut, kita ingin mengetahui apa masalahnya sehingga lahan tersebut akan dijual,”katanya.

Djauhari menegaskan,saat ini kalangan Dewan belum bisa menyetujui pelepasan aset di ibu kota tersebut tanpa memperoleh maksud dan tujuan yang jelas. Sebab, kondisi tersebut harus dilihat dulu tujuan pelepasan itu. “Cari lahan di Jakarta itu susah, kalau itu bermanfaat untuk Sumsel kenapa harus dilepas. Yang jelas itu aset yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau mau dihapus atau dilepas tentu ada proses dan tujuan untuk apa,” kata dia. Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo mengaku khawatir menyusul banyaknya aset pemprov yang belum terdata dan dikelola dengan baik. Jadi, harus didata terlebih dahulu semua aset milik pemprov agar dapat diketahui seberapa banyak jumlahnya.

“Tanah pemda itu harus diberikan kejelasan supaya tak diincar pihak lain. Misalnya diberi plang. Kalaupun ada, kadang papan nama tidak ditulis dengan lengkap. Seharusnya itu diberi plang nama dan diberi register yang menjelaskan tanah itu milik pemprov,”kata Wasista. Untuk itu, pihaknya akan meminta Pemerintah Provinsi Sumsel untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset aset pemda, berupa tanah dan bangunan yang ada di sejumlah daerah. (yayan darwansah/CR01)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: