Gubernur Ultimatum Pertambangan Batu Bara

PALEMBANG (SI) – Gubernur Sumsel H Alex Noerdin men-deadline seluruh perusahaan pertambangan, pengangkutan, dan penjual batu bara untuk mengurus izin usaha penambangan (IUP) pada April mendatang. Jika tidak, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pertambangan dan Energi akan memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 23/2010.

“Dalam PP 23/2010, ada aturan tentang IUP, yang menerangkan jika perusahaan pertambangan, pengangkutan, dan penjualan harus memiliki IUP produksi, pengangkutan, dan penjualan. Dengan adanya IUP,dapat diketahui akan dikemanakan batu bara yang telah dieksplorasi tersebut,”tegas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel Robert Heri kemarin.

Robert menjelaskan,bagi perusahaan tambang yang menjual batu bara di tambang, juga harus memiliki IUP penjualan. Begitu juga bagi perusahaan yang mengangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan, harus ada IUP pengangkutan, termasuk akan diberlakukan terhadap PJKA yang melakukan pengangkutan batubara.

“Gubernur Sumsel meminta seluruh perusahaan yang menambang, mengangkut, dan menjual batubara harus ada IUP, kalau tidak,terpaksa distop dan Pemprov Sumsel memberikan batas waktu sampai 30 April 2010,”tandasnya. Tujuan diberlakukannya IUP, kata mantan Kadistamben Kabupaten Muba ini, agar aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut ada legalitasnya sehingga diketahui perusahaan apa yang menambang, menjual, berapa ton yang dibawa, tujuan dibawa ke mana dapat diketahui.

“Semua ini diberlakukan agar memudahkan kita dalam melakukan pengontrolan.Jadi perusahaan harus memiliki izin,kalau tidak punya izin berarti ilegal dan kita stop,”kata dia. Saat ini pihaknya sedang menginventarisasi perusahaanperusahaan di Sumsel yang melakukan aktivitas penambangan, pengangkutan, atau penjualan, dengan meminta masukan kabupaten/ kota yang dikelola wilayahnya.

Dengan adanya data tersebut, pihaknya dapat memberikan sanksi jika masih ada perusahaan yang tidak memiliki IUP. “Jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengindahkan peraturan yang diberlakukan, akan dikenakan sanksi, mulai yang paling ringan sampai yang paling berat.Bahkan,bisa sampai ke sanksi pidana,kalau tidak memenuhi aturan pemerintah itu,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan diberlakukannya PP 23/2010 ini, otomatis istilah kuasa penambangan (KP) yang selama ini diberlakukan sekarang tidak ada lagi,digantikan dengan IUP. Kemudian yang lebih penting lagi, kata Robert, yakni pengaturan jalur pengangkutan batu bara dari Lahat-Tanjung Api-Api untuk dapat diatur, baik melalui jalur kereta api,darat,dan air.

Dengan adanya pengaturan, dapat dihindarkan macetnya arus lalu lintas pengangkutan sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Terlebih,untuk jalur angkutan air yang perlu ditata. “Untuk jalur pengangkutan batubara ini memang harus ditata. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah baru,” ujar dia.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel Eddy Hermanto mengungkapkan, memang untuk izin kuasa penambangan saat ini sudah tidak ada lagi, yakni diganti dengan IUP. Karena itu, semua perusahaan, baik pertambangan, pengangkutan, maupun penjualan,harus memiliki IUP.

“Jika semua perusahaan yang ada di Sumsel memiliki IUP, kita dapat memantau sistem pengangkutan dan penjualan batu bara tersebut ke mana.Apalagi, dengan adanya IUP, diharapkan dapat menambah PAD daerah,”ujar Eddy. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: