BK Telusuri Konflik Sekwan dan Dewan

PALEMBANG (SI) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel mulai menelusuri pemicu konflik antara staf sekertariat DPRD Sumsel dengan oknum anggota DPRD Sumsel. Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel Nasrun Madang mengatakan, pihaknya akan mengadakan rapat internal dalam rangka menindaklanjuti kasus tersebut.

“Sampai saat ini BK belum mengantongi nama-nama anggota Dewan yang disebut-sebut menjadi pemicu konflik Staf Sekretariat DPRD Sumsel dengan anggota DPRD Sumsel.Kita akan tindaklanjuti apa betul begitu,”kata Nasrun di ruang Fraksi Partai
Golkar,kemarin.

Menurut Nasrun dia sendiri tidak tahu siapa-siapa anggota Dewan yang dimaksud melakukan tindakan yang dianggap keterlaluan oleh pihak staf Sekretariat DPRD Sumsel. Senin (29/3) pekan depan, kata Nasrun anggota BK baru akan melakukan pertemuan menindaklanjuti apa yang disampaikan staf Setwan Kamis (18/3) lalu.

Secara pribadi sebagai anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Golkar, Nasrun menyesalkan sikap beberapa staf Setwan yang menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.Menurutnya selaku abdi negara dan juga pegawai negeri sipil,tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dan salah.

“Seharusnya mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka secara baik-baik. Apa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain membuat pernyataan sikap mengundurkan diri secara beramai-ramai. PNS itu harus loyal, tak ada cerita mogok begitu,” ujarnya.

Terkait adanya pertanyaanpertanyaan dari anggota Dewan kepada staf, Nasrun dengan nada membela menilai wajar saja. “Kalau ada anggota Dewan yang bertanya dan dijawab staf lalu timbul perdebatan, wajar saja.Tidak perlu menjadi masalah yang dibesar-besarkan. Coba bandingkan dengan anggota Brimob yang sekarang menumpas teroris, mereka bertaruh nyawa. Mungkin bagi mereka itu kerja yang bertentangan, tapi mereka harus loyal, itu risiko kerja ,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel, mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan jika ada indikasi pelanggran kode etik yang dilakukan oknum anggota Dewan. Iqbal juga meminta BK menelusuri kasus perkasus.

Sebelumnya, Kamis (18/3), secara beramai-ramai 29 orang yang terdiri dari Sekwan, Kabag, Kasubbag, PPTK, Bendahara dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, membuat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya dan tak mau memfasilitasi kegiatan anggota Dewan. Alasannya, hubungan antara anggota Dewan dengan Sekretariat DPRD Sumsel sudah disharmoni. Itu karena anggota Dewan menaruh kecurigaan kepada staf terkait masalah tertentu.

Harus Tetap Kerja

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel,H Musyrif Swardi mengatakan untuk mengundurkan diri ada aturannya, yakni PP 30. Jadi sebelum surat pengunduran diri itu keluar dia meminta Sekwan DPRD Provinsi Sumsel H Soefyan Machmud beserta 29 staf DPRD tetap harus bekerja.“PNS itu ada aturannya yang tercantum dalam PP 30.Untuk itu, Sekwan harus tetap bekerja sampai surat pengunduran diri keluar,” ujar Musyrif seusai pelaksanaan peringatan Maulid Nabi, di Graha Bina Praja,kemarin.

Menurutnya, terkait masalah ini, Asisten VI Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel Yusri Effendi telah memanggil Sekwan Sofyan Machmud. Pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan pihak DPRD Sumsel terkait permasalahan mogok kerja, Sekwan dan sekretariat DPRD Sumsel.“Saya akan laporkan dulu kepada Gubernur,bagaimana kelanjutannya sehingga aksi mogok ini tidak mengganggu
sistem yang ada di DPRD Provinsi Sumsel,”ujarnya.

Sementara itu,Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengungkapkan, untuk pergantian Sekwan tersebut akan dilakukan secepat mungkin. Tetapi, saat ini belum ada calon yang pengganti Sekwan tersebut.“Silakan siapa saja yang mengusulkan jika ada calon yang
cocok,”ungkapnya.

Tidak Terganggu

Sehari pascapengunduran diri Sekretaris Dewan dan 29 stafnya, aktivitas di Sekertariat DPRD Sumsel tampak lengang kemarin. Baik di Sekertariat DPRD Sumsel maupun di DPRD Sumsel sendiri tak ada aktivitas apapun. Berdasarkan informasi SI, Sekwan, H Sofyan Machmud mengadakan hajatan pernikahan anaknya di kediaman pribadinya.

“Mungkin mereka diundang Sekwan karena Sekwan menikahkan anaknya,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumsel Iqbal Romzi. Terkait pengunduran diri secara massal yang dilakukan Sekwan dan Stafnya, Iqbal mengatakan secara operasional Sekwan bertanggungjawab dengan pimpinan Dewan, namun secara adminitrasi bertanggungjawab dengan Sekda.

“Jadi mereka harus sadar bahwa mereka ditugasi untuk melayani kegiatan Dewan.Oleh sebab itu, surat pengunduran diri itu tidak tepat bila diserahkan kepada pimpinan Dewan. Seharusnya ke Dekda.Ini salah kamar,”katanya.

Menurut dia dari isi surat itu terkesan mengadudomba antara gubernur dan Dewan. Jika ada anggota Dewan yang dianggap terlalu kasar dan arogan maka akan ditindaklanjuti Badan Kehormatan. Sejumlah anggota DPRD Sumatera Selatan mengaku tidak terganggu
pascamundurnya sejumlah staf Sekretaris Dewan kemarin. (CR-01/yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: