Sengketa Lahan Harus Dituntaskan

PALEMBANG (SI) – Maraknya sengketa lahan yang terjadi di Sumsel belakangan ini membuat kalangan DPD RI menyoroti hal tersebut. Tak tanggung-tanggung,dalam rangka reses anggota DPD yang terdiri dari Aidil Fitrisyah,Asmawati, Percha Leanpuri dan Abdul Aziz langsung mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk mengetahui kondisi lahan yang terjadi sengketa.

Dalam pertemuan DPD dengan BPN yang dipimpin langsung Kepala BPN Sumsel Suhaili Syam, tercatat sengketa lahan yang paling banyak terjadi antara warga dengan perusahaan dalam hal ini PTPN dan batas daerah. Hal ini disebabkan oleh sistem pemberkasan lemah sehingga kerap terbit sertifikat ganda.

“Kita sangat menyangkan banyaknya masalah yang terjadi baik itu warga, perusahaan maupun antardaerah karena lahan. Untuk itu,kita minta tiga bulan kedepan agar masalah sengketa lahan yang terjadi di Sumsel ini dapat diinventarisir,” ujar anggota DPD RI Percha Leanpuri di kantor BPN Sumsel dalam rangka reses kemarin.

Percha mengimbau masingmasing daerah dapat menghindari hal yang dapat menimbulkan sengketa dengan sistem administrasi yang lengkap.Dengan begitu, menurutnya tidak akan lagi terjadi masalah meski ada yang menggugat karena berdasarkan administrasi benar.

“Saya harapkan kepada pemerintah daerah dapat mengumpulkan berkas lahan atau batas wilayah daerah masing-masing dilengkapi dengan pemetaan.BPN juga kiranya tidak sembarang mengeluarkan sertifikat supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti sertifikat ganda yang dapat menimbulkan permasalahan,”ujar dia.

DPD juga menyoroti masalah sengketa lahan yang terjadi antara Musi Rawas dengan Musi Banyuasin, Muara Enim dengan Lahat yang disebabkan oleh faktor kekayaan alam yang terkandung pada daerah sengketa.Kemudian antara warga dengan PTPN di OKU Timur dan warga dengan pusat pelatihan tempur (Puslatpur/ Omiba).“Kita tidak ingin masalah yang ada di Sumsel ini terjadi berlarut-larut.

Untuk itu, masalah ini harus dituntaskan dengan cepat. Sebab, jika tidak cepat diselesaikan akan timbul masalah baru sehingga membuat permasalahan makin rumit,”ungkapnya. Selain membahas masalah sengketa lahan yang terjadi di Sumsel, Putri Bupati OKU Timur ini menyoroti perkembangan daerah pemekaran yang ada di Sumsel.

Saat ini pihaknya tengah memperjuangkan perkembangan Muratara dan Pali. Kemudian menyerap aspirasi pemekeran daerah lain seperti Kikim Area dan Kabupaten Pantai Timur. “Saat ini kita masih memperjuangkan pemekaran beberapa daerah di Sumsel seperti Muratara dan Pali. Akan tetapi, karena masih dalam tahap evaluasi maka pemekaran daerah tersebut baru akan kembali dibahas pada 2011 mendatang,”jelasnya.

Anggota DPD RI Abdul Aziz menambahkan, saat ini masalah yang dipaling sering dipantau adalah sengketa lahan yang terjadi antardaerah. Kondisi tersebut lebih disebabkan tidak lengkapnya sistem administratif daerah oleh aparatur seperti kades, lurah,camat dan lainnya sehingga pada saat terjadi benturan tidak ada data lengkap.Terlebih daerah yang menjadi sengketa adalah lahan yang terdapat sumber daya alam seperti gas dan batubara.

Untuk itu kiranya sejak dini untuk dibenahi. “Kita harapkan sejak dini kepada setiap daerah untuk melengkapi sistem administrasi lahan dengan sistem pemetaan batas wilayah. Sehingga jika terjadi masalah tidak akan berlarut karena dibuktikan dengan berkas yang lengkap,”ujarnya. Sementara itu, Kepala BPN Sumsel Suhaili Syam mengungkapkan, masalah sengketa lahan yang terjadi di Sumsel disebabkan oleh tujuh faktor seperti pemilik tanah tidak menguasai fisik lahan serta kondisi lahan terlantar.

Kemudian, pemilik lahan tidak memasang tanda batas, tidak ada bukti seperti sertifikat, lalu untuk batas wilayah sebagian besar tidak jelas batas administratif, petani belum tertib administratif, meningkatnya harga lahan dan nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga dengan faktor tersebut membuat sengketa lahan kerap terjadi baik itu oleh warga, perusahaan maupun antar daerah.

“Sengketa lahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kandungan kekayaan alam dilahan yang terjadi seng-keta,lalu perebutan lahan oleh perusahaan dan lainnya. Oleh karena itu, kita memiliki langkah penyelesaian sengketa dengan melakukan perundingan dan mediasi,”ujar. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: