BPN Kekurangan Pegawai

Berdayakan Tenaga Pensiunan Pengukur Lahan

PALEMBANG(SI) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel kekurangan tenaga pengukur sekitar 260 orang. Saat ini hanya tersedia 590 tenaga pengukur di setiap BPN. Padahal, idealnya tenaga pengukur yang ada mencapai 900 orang. Untuk itu, guna menutupi kekurangan tenaga pengukur, BPN kerap memberdayakan tenaga pensiunan yang masih bisa dipakai.

Bahkan, tidak jarang BPN menggunakan tenaga konsultan untuk melakukan pengukuran. ”Saat ini kita masih kekurangan 260 tenaga pengukur. Saat ini untuk setiap kabupaten/kota sangat minim, seperti ada BPN yang terdapat 14 tenaga pengukur. Untuk itu, guna menutupi kekurangan, kita kerap memakai tenaga pengukur dari para pensiunan BPN yang masih bisa dipakai,” ujar Kepala BPN Sumsel H Suhaily Syam di Palembang kemarin.

Selain menggunakan tenaga pensiun yang masih bisa dipakai, pihaknya menerima pegawai outsourcing dan kontrak dengan konsultan sehingga BPN Sumsel terbantu melakukan berbagai pengukuran yang ada. ”Memang kita kekurangan tenaga pengukur. Meskipun demikian, kita tidak pernah terhambat dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, kita meminta para tenaga pengukur nantinya adalah para lulusan yang terbaik dengan ilmu yang membidangi,” ujar dia

Apalagi, untuk tenaga pengukur selama ini pihaknya menggunakan para tenaga dari lulusan D-1. Sedangkan, adanya peraturan yang mewajibkan tenaga pengukur dengan lulusan D-3 membuat pihaknya semakin kekurangan. ”Kami harapkan untuk masalah tenaga pengukur ini tidak dipersulit. Sebab, jika makin dipersulit kemungkinan besar semakin kekurangan. Apalagi untuk pengangkatan tenaga ini dari honorer menjadi pegawai tetap,”tukas dia.

Sedangkan, menyangkut sengketa lahan yang terjadi di Sumsel, Suhaily mengungkapkan, sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan sengketa lahan yang ada. Untuk Kabupaten Lahat, terdapat 635 ha lahan sengketa. Masyarakat Lahat tidak bisa menguasai dan memiliki lahan. Kemudian, sengketa atau batas lahan antara Kabupaten Muaraenim dengan Lahat, Musi Rawas dengan Musi Banyuasin.

”Sebenarnya sengketa lahan ini disebabkan beberapa faktor seperti, pemilik lahan tidak menguasai fisik lahan atau terlantar. Kemudian tidak adanya tanda batas, tidak didukung bukti yang kuat, sebagian besar lahan tidak jelas batas administrasi khusus untuk batas wilayah, petani yang ada belum tertib administrasi dan juga didukung oleh tingginya harga tanah,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Asmawati mengungkapkan, untuk kekurangan, kiranya tenaga honorer lulusan D-1 dapat diberikan beasiswa kuliah D-3 di Yogyakarta dengan jurusan khusus. Dengan program khusus tersebut, dapat menciptakan tenaga pengukur yang andal. Kemudian, pengangkatan honorer tenaga pengukur D-3 harus dipercepat dengan mengajukan usulan ke BPN pusat. ”Kita tidak ingin masalah lahan ini terjadi karena minimnya tenaga pengukur. Dengan begitu, kita akan mengusulkan pengangkatan tenaga pengukur melalui honorer untuk lulusan D-3 ke atas. Mengenai penyelesaian sengketa lahan sebaiknya perwakilan Dewan memberikan informasi lebih lanjut,” tandasnya. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: