Wagub Kecam Biro Keuangan

PALEMBANG (SI) – Belum dibayarnya empat bulan gaji 1.400 honorer di lingkungan Pemprov Sumsel membuat Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf geram. Dia meminta Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumsel bertanggung jawab atas kondisi yang ada.

“Biro Keuangan semestinya bisa berusaha untuk mengatasi masalah ini.Apalagi, APBD sudah disahkan pada 2009,gaji ini juga termasuk pengeluaran yang jelas. Semestinya bisa meminjam dulu lewat Bank Sumsel tidak ada alasan tidak ada dana. Jika hal tersebut dilakukan, tidak akan terjadi penunggakan pembayaran gaji hingga empat bulan
seperti ini,”ujar Wagub kemarin.

Dia mengatakan, tertundanya pembayaran gaji menyebabkan para sopir berstatus PNS tidak bisa mendapatkan gaji. “Bisa dibayangkan sudah gajinya kecil belum dibayarkan empat bulan lamanya.Apalagi, mereka perlu ongkos,makan,dan kebutuhan lainnya untuk hidup.Mestinya Biro Keuangan bisa mengatasi masalah ini,APBD sudah ketuk palu dan dana bisa keluar,”tuturnya.

Eddy meminta Sekda segera meninjau ulang kebijakan terkait telatnya gaji honorer di lingkungan Pemprov Sumsel.“Sebenarnya saya malas mengomentari masalah ini.Kalau saya gubernur sudah saya pecat Karo Keuangan.Gaji para honorer itu sudah kecil,kenapa harus ditunda juga,”ungkapnya.

Mengenai pemindahan alokasi pembayaran gaji honorer,Edy mengatakan, hal itu semestinya tidak perlu diubah karena sudah final. “Kalau diubah, itu salah. Sekda secepatnya harus bertindak,kalau saya tidak punya kewenangan mengenai masalah ini. Kalau ada perubahan pasti harus ada penunjukan atau pengusulan lagi dengan Mendagri. Jadi, hal ini semestinya tidak ada perubahan pos anggaran karena menyalahi prosedur,” tukas dia.

Sekda Sumsel H Musyrif Suwardi mengatakan, sebenarnya keterlambatan pembayaran gaji karyawan tidak ada masalah.Apalagi,dananya sudah disiapkan mencapai Rp12 miliar. Namun, adanya perubahan pos anggaran yang selama ini dibelanja pegawai pindah ke pos belanja barang dan jasa, maka harus disesuaikan. “Pemindahan pos anggaran belanja pegawai ke pos belanja barang dan jasa tersebut disebabkan sekarang tidak boleh ada honor lagi. Dengan kondisi tersebut, honorer itu akan dilimpahkan ke masing-masing SKPD sehingga biaya penggajiannya ke pos belanja barang dan jasa,”ujar dia.

Mengenai tenaga honor masih diberdayakan, kata dia,tergantung masing-masing SKPD. Namun,dia berharap SKPD tetap menggunakan tenaga honorer yang ada supaya tidak menimbulkan keresahan dan tetap memanfaatkan tenaga yang dibutuhkan SKPD tersebut. “Ke depan semuanya akan diatur dan didata supaya tidak ada kesalahan,”tuturnya.

Sementara itu, Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel Yusri Effendi mengatakan, gaji untuk 1.400 honorer di lingkungan Pemprov Sumsel akan dibayar pekan depan. Saat ini semua data honorer yang terdapat dalam database dan nondatabase di setiap SKPD sudah masuk ke Biro Keuangan. Dengan demikian, tidak ada kendala lagi untuk pembayaran gaji pegawai selama empat bulan tersebut.

“Pembayaran gaji tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel segera direalisasikan. Kemungkinan pekan depan sudah dapat dilakukan.Sebab,semua data sudah dimasukkan ke Biro Keuangan dan sedang diproses,”ujarnya.(yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: