Polres Diminta Usut Pungli di Dinas PU

PAGARALAM (SI) – Jajaran Polres Kota Pagaralam diminta mengusut tuntas dugaan pungutan liar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pagaralam. Pungutan liar tersebut sebagai syarat untuk menembus dokumen lelang yang kisarannya antara Rp100.000 – 150.000 setiap satu dokumen.

Ketua LSM Aliansi Pemerhati Kerugian Negara (APKN) Tomi Wisnan menegaskan, pungutan liar tersebut dilakukan panita pelaksanaan lelang proyek di Dinas PU untuk pengambilan dokumen proyek. ”Tindakan ini illegal dan tidak ada aturannya. Kalaupun resmi seharusnya disetor ke kas daerah sebagai PAD, bukan untuk panitia lelang.Unutk itu Polres diminta mengusut tuntas tindakan ini,” tegas Tomi Wisnan, kemarin.

Menurutnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya, ada sekitar 20 proyek yang memasuki tahap tender di Dinas PU. Masing-masing peserta tender ada yang memasukkan 3-4 berkas. Maka jika dihitung keseluruhannya bisa mencapai lebih dari 500 berkas yang ikut lelang. ”Sekarang bisa dibayangkan berapa dana terkumpul dari pembelian berkas lelang di semua proyek pembangunan di Dinas PU tersebut, baik bidang Cipta Karya dan Bina Marga,” katanya.

Ujang Jani, salah seorang rekanan yang ikut lelang salah satu proyek di DPU Cipta Karta membenarkan dirinya diharuskan membayar uang daftar berkas sebesar Rp150.000. ”Coba dipantau mas,soalnya itu setahu saya tidak ada dalam aturan,” ujarnya. Dia menjelaskan,dirinya terpaksa membayar karena khawatir berkasnya tidak diterima panitia.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Pagaralam Edy Thamrin didampingi Kabid Cipta Karya Aldani mengatakan, memang uang berkas diatur dalam Kepres 80.Yaitu untuk memperbanyak berkas dan dokumen. Namun nilainya tidak ditentukan. ”Mungkin panitia meminta dana Rp150.000 itu untuk uang ganti poto copy dan jilid karena berkas yang masuk sangat banyak. Memang tidak ada pungutan dalam proses lelang proyek di Dinas PU dalam berbagai bidang yang akan dikerjakan dalam tahun anggaran 2010.

Kalaupun ada pungutan hanya untuk ganti foto kopy dan uang jilid. Itupun sukarela tidak ditentukan berapa jumlahnya,” kata dia. Ia mengatakan, ada beberapa jenis proyek fisik yang dilelang. Seperti untuk bidang Bina Marga (BM) jalan dan drainase, sedangkan bagian Cipta Karya (CK) meliputi jalan setapak, gedung,kantor, air bersih dan instalasi listrik.

Kapolres Kota Pagaralam AKBP Abdul Soleh didampingi Kasat Rekrim AKP Syahril mengatakan, belum ada laporan secara resmi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Namun dengan adanya informasi tersebut menjadi bahan pihaknya untuk melakukan penyidikan. ”Kita akan usut dugaan pungutan dalam proses tender proyek di Dinas PU Kota Pagaralam. Sebab seharusnya kalaupuan ada pungutan secara resmi harus disetor ke kas daerah, bukan untuk panitia,” katanya. (m marzuki)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: