Pengelolaan Semua Aset Pemprov Harus Tender

PALEMBANG (SI) – Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Ardani mengatakan, saat ini pengelolaan semua aset Pemprov Sumsel akan dilakukan tender.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Di sana disebutkan,bangun guna serah (BGS) atau build operate transfer (BOT) harus melalui tender atau lelang. Untuk itu, saat ini tengah dilakukan proses tender terhadap aset pemprov, seperti lapangan golf,GOR Jalan POM IX beserta hotel yang akan dibangun.

”Dulu BOT dilakukan tanpa melalui proses lelang dan dengan persetujuan DPRD.Namun,sekarang dengan adanya Peraturan Pemerintah No 6/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri No 17/2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaanBarang Milik Daerah, BOT harus melalui tender atau lelang,minimal diikuti lima peserta,” ujar Kepala Biro Hukum dan HAM Ardani SH MH di ruang kerjanya,Selasa (13/4).

Dengan adanya Permendagri No 17 ini,tidak akan ada perubahan kesepakatan BOT yang sudah dilakukan, hanya ke depanBOTharussudah mulai menggunakan sistem tender atau lelang.Seperti proyek pembangunan di Jakabaring, pembangunan hotel di samping Sport Hall, dan proyek Tanjung Api-api,semua harusmelaluiprosestenderdantidak mesti melalui persetujuan DPR.

Dia menambahkan,keuntungan menggunakan sistem tender ini, pengelolaannya dapat lebih transparan, jika dulu langsung ditawarkan kepada pihak pengelola,kini harus melalui tender dan terbuka serta diumumkan di surat kabar nasional dan lokal.Dengan adanya proses ini, semua pihak dapat memasukkan permohonan kepada panitia lelang. “Proses lelang atau tender ini dilakukan setransparan mungkin.

Pengumuman lelang melalui koran nasional, lokal dan elektronik. Sehingga dengan adanya lelang tersebut diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk pengelolaan aset pemprov yang ada,”ujar dia. Sementara itu,Kepala Biro (Kabiro) Perlengkapan dan Aset Provinsi Sumsel Susna Sudarti menambahkan, berdasarkan Permendagri ini, sistem BOT tidak perlu lagi melalui persetujuan DPR, tetapi melalui lelang.

Akan tetapi, pihaknya akan tetap memberi tahu kalangan DPR mengenai masalah tersebut karena DPR merupakan mitra pemerintah. “Sistem BOT atau BGS sama saja. Saat ini yang akan ditenderkan yakni GOR untuk perbaikan dan nantinya mereka yang menang tender juga akan membangun hotel. Lalu lapangan Golf dan Water Park di kawasan Jakabaring.Akan tetapi, untuk pembangunan lokasi hotel di kawasan GOR masih belum jelas lokasinya,”ujar Susna.

Menurut Susna, kerja sama BGS ini sedang dalam proses.Ada sebagian yang sudah ditenderkan, seperti pengelolaan GOR juga hotel di lokasi GOR,lapangan golf dan akan dilelang dan dalam persiapan, n yaitu Water Park di kawasan Jakabaring. Untuk sementara itu dulu,sedangkan untuk TAA koordinasi langsung dengan Asisten II. “Dalam kerja sama BGS ini,memang harus melalui tender dan itulahyangsedanglakukan.

Kemudian di dalam Permendagri ini juga memang tidak menyebutkan harus ada izin atau persetujuan DPRD, tetapi tetap memberi tahu DPRD selaku mitra pemerintah,”ujarnya. Dalam peraturan tersebut BGS paling lama 30 tahun. Jadi, setelah masa jangka waktu tersebut, bangunanyangadaakanmilikPemprov Sumsel.“Gubernur sudah menunjuk panitialelang,yakniDinasPekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Provinsi Sumsel. Sementara untuk masalah TAA langsung koordinasi denganAsisten II,”bebernya. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: