Benarkah Sumsel Terkorup?

PALEMBANG (SI) – Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menilai masuknya Provinsi Sumsel sebagai tujuh provinsi terkorup di Indonesia terlalu berlebihan.

Alex Noerdin menilai untuk menetapkan peringkat sebuah daerah jangan hanya sebatas terkait masalah korupsi yang sedang dibicarakan publik,tetapi juga berdasarkan kasus yang sudah lama mengendap tanpa kejelasan. “Kemungkinan saja didaerah lain korupsinya lebih banyak tetapi tidak terangkat atau mengendap.

Untuk itu, penilaian jangan berdasarkan kasus yang naik tetapi berdasarkan kasus yang mengendap. Jadi masih terlalu dini menetapkan Sumsel sebagai provinsi terkorup,” ujarnya di Palembang,kemarin. Namun demikian, mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba) ini menilai terangkatnya kasus korupsi di Sumsel menjadi indikasi sistem pemerintahan berjalan bagus. Karena petugas kepolisian dan kejaksaan bekerja giat sehingga banyak kasus yang terungkap.

“Akan tetapi, sama sekali tidak benar jika menentukan suatu daerah sebagai daerah terkorup hanya berdasarkan kasus yang muncul dipermukaan. Untuk itu,hal tersebut harus diteliti lagi agar kondisi yang ada lebih jelas,”tandasnya. Alex menambahkan, banyaknya kasus yang terungkap di Sumsel belakangan ini tidak hanya merupakan kesalahan aparat pemerintahan atau siapa yang memimpin sebelumnya.

Sebagai gubernur, dirinya bertanggungjawab untuk memperbaiki sistem pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu,sebelum menjabat dirinya telah melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pembenahan administrasi yakni langsung mengganti Kepala Biro Keuangan dengan pegawai dari BPKP.

“Sebelum menjabat sebagai Gubernur,saya sudah bekerjasama dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperbaiki sistem keuangan yakni mengganti Kepala Biro Keuangan yang lama dengan orang dari BPKP.Supaya sistem administrasi yang selama ini salah dapat segera diperbaiki,”katanya. Ke depan,Alex berharap dengan sistem yang baik tidak akan terjadi kembali korupsi yang dapat merugikan negara apalagi merusak citra Sumsel.

Sedangkan untuk memperketat sistem supaya tidak terjadi korupsi dilingkungan Pemprov Sumsel, Alex segera memperbaiki proseduratausistemadministrasiyang selama ini dinilai rawan penyelewengandilingkungansatuankerja perangkat daerah (SKPD). “Kemudian setiap SKPD harus bekerja maksimal dan profesional agar tidak terjadi kecurangan. Pasalnya, indikasi korupsi tersebut dapat dipicu oleh adanya kesalahan sistem administrasi.

Untuk itu, mulai dari sekarang semua sistem harus diperbaiki,”ungkap Alex. Tak hanya itu, untuk meminimalisir kecurangan dalam proses tender atau lelang, ke depan Pemprov Sumsel akan menerapkan sistem tender menggunakan online atau e-Procurement.Yaitu pola pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik dan lainnya.

“Kedepan kita akan menerapkan sistem tender atau lelang menggunakan jalur online. Dengan begitu diharapkan tidak akan ada lagi kecurangan yang menyebabkan terjadinya korupsi.Akan tetapi,hal tersebut perlu didukung dengan perangkat yang baik,SDM, IT dan lainnya,”ungkapnya. Penerapan tender dengan sistem e-procurement untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Kita memang sedang mengarah ke sana, tapi infrastrukturnya harus mendukung secara maksimal mulai dari IT, telekomunikasi yang kesemuanya harus menjangkau ke seluruh kabupaten/ kota di Sumsel dan lainnya.Karena penerapan e-procurement juga harus didukung kabupaten/kota, jika tidak penerapan tender/lelang sistem online ini tidak akan berjalan mulus,”paparnya.

Sementara itu,Sekda Sumsel H Musyrif Swardi menegaskan,Pemprov Sumsel berjanji melakukan pembenahan sistem, moral dan kondisi di lingkungan SKPD.Pembenahan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat menurunkan niat para pelakunya.“Jangankan Sumsel, Indonesia saja berada di urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia Tenggara.

Untuk itu, jika Sumsel masuk tujuh besar sebagai provinsi korupsi adalah wajar.Tetapi ini dapat dibiarkan dan kita segera mulai melakukan pembenahan dalam segala bidang,”ujar Sekda kemarin. Musyrif mengungkapkan, terjadinya korupsi disebabkan karena lemahnya sistem di pemerintahan. Apalagi didukung dengan moral para pejabat yang rendah dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan tindak korupsi.

”Kita akan memperbaiki tiga pondasi birokrasi yang ada.Yakni sistem, moral dan kondisi.Kemudian kita akan memperketat sistem administrasi yang ada dipemerintahan,” tukas dia. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap SKPD. Menurutnya, jika sistem diawasi, dia meyakini para pejabat tidak akan mungkin melakukan korupsi. “Apalagi, jika sistem administrasi yang ada juga ikut diperketat sehingga upaya untuk melakukan kecurangan dapat dihindari,” pungkasnya. (yayan darwansah)

2 Komentar »

  1. Hilmy Khoiri Said:

    wow.. nice info bro..

    ditunggu kunjung baliknya..
    http;//hilmyinfo.wordpress.com


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: