48 Ormas Tak Berbadan Hukum

PALEMBANG (SI) – Dari 125 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Selatan (Sumsel),sedikitnya hanya 77 ormas yang berbadan hukum tetap.Sementara,48 lainnya sama sekali tidak berbadan hukum.

Untuk itu, DPP Forum Organisasi Kemasyarakatan Sumsel (Forsum) bakal membina 48 ormas yang ada. “Forum ini baru terbentuk pada 1 Maret 2010, dengan masa bakti 2010–2015. Ini merupakan wadah ormas di Sumsel, Forsum akan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dan akan mendampingi kebijakan-kebijakan pemerintah Sumsel. Untuk itu, kita akan membina 48 ormas yang tidak berbadan hukum,” ungkap Ketua Umum DPP Forsum Sony Poerwono.

Dia mengatakan itu seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Palembang kemarin. Sony mengatakan, terbentuknya Forsum ini bertujuan me-nertibkan ormas-ormas yang belum berbadan hukum.Dengan begitu, ormas-ormas tersebut dapat bergabung dengan Forsum dan dapat berdampingan dengan Pemprov Sumsel untuk mendukung semua kebijakan yang ada.

“Sejauh ini ada 125 ormas di Sumsel yang terbanyak berada di Palembang, dari 125 ormas tersebut ada 77 ormas yang tergabung dalam Forsum atau sekitar 500 anggota dalam 77 ormas tersebut. Sisanya, yaitu 48 ormas, belum bergabung karena belum berbadan hukum dan juga tidak terdata jelas.Tapi, kita hanya sebagai wadah ormas, tidak termasuk LSM,”tukasnya. Ormas yang belum berbadan hukum akan menjadi pekerjaan rumah puihaknya.

Untuk itu, ormas yang belum berbadan hukum sebaiknya berbadan hukum melalui notaris. Hal itu agar ormas dapat berstatus jelas. “Adanya badan hukum tersebut akan membuat citra ormas akan lebih baik. Jangan kantornya nanti tidak jelas dan terus berkantor di jalanan saja, kita anjurkan mereka ke notaris agar berbadan hukum sehingga lembaga ini dapat lebih terpandang,”tukas dia.

Jika ormas-ormas sudah berbadan hukum, pihaknya mudah untuk berkoordinasi jika ada kegiatan atau lainnya dan dalam berorganisasi itu memang seharusnya ormas berkewajiban berbadan hukum demi ketertiban. “Ormas berbadan hukum ini tidak diharuskan, tapi sebagai organisasi.

Untuk tercipta ketertiban di Sumsel,ormas berkewajiban memiliki badan hukum, tapi kalau mereka tidak mau tidak masalah, paling ada peneguran saja,” cetus dia. Sony menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Forsum dalam waktu dekat ini, yaitu mengumpulkan ormas-ormas untuk diberikan pembinaan dan akan menyampaikan tujuan terbentuknya Forsum dan membahas lainnya.

“Pekerjaan rumah Sumsel ini banyak, nah bagaimana kita ormas-ormas ini dapat ikut menyukseskan program-program Pemprov Sumsel,mulai dari masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya,”ungkapnya. Sementara itu,Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam rapat berharap, terbentuknya Forsum dapat mengawal program-program Pemprov Sumsel, seperti berobat gratis, kesehatan gratis, termasuk program penciptaan lapangan pekerjaan.“Semua harus didukung demi kepentingan masyarakat,” ujar dia. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: