11 Titik Dilarang Jual Miras

PALEMBANG (SI) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan 11 titik larangan menjual minuman beralkohol. Hal ini terkait maraknya korban tewas karena minuman beralkohol di Sumsel yang membuat Pemprov terpaksa melakukan revisi perda minuman beralkohol tersebut.

“Saat ini kita tengah melakukan revisi perda minuman beralkohol ini. Tetapi, kita sudah menetapkan 11 titik larangan menjual minuman beralkohol tersebut. bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku,” ujar Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumsel Ardani, di Palembang, kemarin.

Adapun 11 titik larangan menjual minuman keras tersebut dibeberkan Ardani seperti gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan lainnya. “Berdasarkan pasal 31 setiap orang dilarang menjual eceran dan kios minuman beralkohol kualitas A, B dan C. Untuk itulah, saat ini kita tengah berkoordinasi dengan semua pihak mengenai masalah banyaknya korban tewas karena minuman beralkohol ini. diharapkan kedepan tidak akan terjadi lagi hal serupa,” ujar dia.

Menurut Ardani, perda minuman beralkohol Pemprov Sumsel ini sudah ada sejak 2006 lalu berdasarkan raperda Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 15/2006. Tetapi, karena ada perubahan yang baru perda tersebut kita revisi dengan Permendag Nomor 43/2009. “Perda ini sudah lama ada, tetapi belum ada penyesuaian. Untuk itu, guna pengoptimalan perda ini kita revisi sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Permendag Nomor 43/2009,” bebernya.

Mengenai masalah ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Bea Cukai, Pol PP, Biro Ekonomi, Polda Sumsel, Balai POM, Pengusaha Minuman Beralkohol dan lainnya. Sehingga dengan adanya perda ini dapat dioptimalkan dengan baik dan tetunya tidak merugikan semua pihak.

“Untuk di Provinsi Perda ini sudah kita tangani. Tetapi, untuk Kabupaten/Kota izin penjualan miras atau minuman beralkohol ini berada pada kewenangan Walikota dan Bupati. Jadi kita tidak bisa mengawasinya,” jelas dia.

Sementara itu, Asisten II Pemprov Sumsel H Edi Hermanto menambahkan, saat ini perda ini masih dalam tahap pembahasan. Untuk itu, secepatnya perda ini dapat dilaksanakan agar ada yang mengatur. “Secepatnya kita harapkan perda ini dapat berjalan. Dimana, saat ini sedang dalam pembahasan,” tukas dia. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: