Kejari Segera Tetapkan HW – AN Tersangka

PAGARALAM (SI) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam memastikan segera menetapkan tersangka dugaan pungutan liar (pungli) proyek program Proyek Nasional (Prona) BPN Kota Pagaralam tahun 2009.

“Untuk saat ini,Kejari baru menetapkan dua calon tersangka terkait dugaan pungutan liar (pungli) proyek Prona BPN tahun 2009, yaitu Lurah Tebarb Giri Indah, Hasran Wongso,danSekretrisLurah,Ahmad Nirwan,”ujar Kepala Kejari Pagaralam Agus Pitulas melalui Kepala Seksi Intel Kejari Hartadi kemarin. Hartadi menjelaskan, proyek prona dimulai Februari 2009 di Kelurahan Tebad Giri Indah, Kecamatan Pagaralam Selatan. Proyek ini seharusnya tanpa pungutan atau gratis. Kemudian, pejabat terkait mulai melakukan pendataan tanah yang akan didaftar dan disertifikatkan.“ Lurah melalui sekretaris lurah (seklur) melakukan pendataan untuk 175 orang yang akan disertifikatkan. Namun, dalam kenyataannya, justru petugas tersebut meminta pungutan uang Rp500.000–- Rp600.000, dengan alasan untuk administrasi,”bebernya.

Menurut dia,proses penyerahan uang tersebut ada yang bersifat langsung kepada kedua calon tersangka dan atau melalui para ketua RT setempat.Warga yang telah mendaftar langsung menyerahkan uang antara Rp400.000–Rp600.000, sehingga total uang terkumpul sekitar Rp53 juta.“Uang hasil pemungutan tersebut kemudian diserahkan kepada Lurah.Tentunya dari hasil penyidikan, perbuatan Lurah Tebad Giri Indah Sudah memenuhi unsur perbuatan korupsi,yaitu primer Pasal 12 Huruf E JO Pasal 55 ayat 1 ke-1 Subsider Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 UU No 3/1999, ditambah Undang-undang Pemberantasan Korupsi,”tandasnya.

Dia menyatakan, dari hasil pemeriksaan tahap awal, memang ada indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek prona BPN Pagaralam.Namun,proses penyidikan masih berjalan dan Lurah Tebad Girin Idah hingga kini belum pernah memenuhi panggilan. “Kita sudah melayangkan tiga kali surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Lurah tersebut,tapi belum satu kali pun memenuhi panggilan. Namun, kita akan tetap melakukan ekspose ke Kejati Sumsel sebelum dilanjutkan dengan proses penetapan tersangka, termasuk upaya pemanggilan paksa terhadap pejabat tersebut,”katanya. Hingga kini,kata Hartadi,baru dua orang yang dapat dipastikan akan menjadi tersangka.Sebab,keduanya memiliki keterlibatan langsung dalam pungli tersebut.

Kepala BPN Pagaralam Iswardi mengatakan, memang tidak diperbolehkan ada pungutan dalam bentuk apa pun terkait program prona, semuanya sudah dibiayai negara melalui APBN.Tentunya bila tindakan tersebut dilakukan berarti bisa dipidanakan. “Kita sudah jelaskan tidak diperbolehkan ada pungutan dalam bentuk apapun dalam proyek prona ini. Meskipun dilakukan petugas dari BPN sendiri, saya akan tindak bila ada petugas BPN melakukan pungutan terhadap pembuatan sertifikat tanah dalam proyek prona ini,”tegasnya. (m marzuki)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: