Alex-Eddy Minta Punti Kayu di Kelolah Daerah

PALEMBANG (SI) – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin dan Walikota Palembang H Eddy Santana Putra meminta agar pengelolahan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu diserahkan kepada daerah.

Pasalnya, hutan kota terbesar kedua didunia yang didominasi dengan tanaman pinus seluas 50 hektar tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan. Untuk itulah, membuat pemerintah daerah berkeinginan kembali mengelolah TWA Punti Kayu kepada Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).

“Di Indonesia hanya Kota Palembang yang memiliki hutan kota seluas 50 hektar yakni TWA Punti Kayu. Tetapi, sangat kita sayangkan kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, akan kita minta pengelolahan Punti Kayu ke daerah,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, di Palembang, kemarin.

Keseriusan Gubernur untuk dapat kembali mengelolah TWA Punti Kayu, setelah 14 tahun diambil alih Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) tersebut juga dibuktikan atas kemauan Gubernur untuk mempermasalahkan kondisi TWA yang memprihatinkan. Dengan begitu, pihaknya berharap banyak pusat dapat menyerahkan TWA kedaerah.

“Kalau mau bermasalah ya kita siap melakukannya. Sebab, TWA Punti Kayu adalah aset yang patut untuk dipertahankan. Apalagi, semua pohon yang ada adalah pohon pinus yang patut untuk dirawat,” ujar dia.

Alex juga sangat menyayangkan atas tidak optimalnya pengelolahan kawasan Hutan Punti Kayu tersebut. Apalagi, PT Indosuma Puta Citra selaku pengelola TWA Punti Kayu telah melakukan kontrak pengusahaan dan pengelolaan selama 30 tahun, terhitung sejak tahun 1999. Jadi, jika dalam jangka waktu 30 tahun kedepan kondisi hutan tidak terawat maka bisa dipastikan hutan tersebut akan punah dan rusak.

“Hutan ini kan sudah dikelolah selama 14 tahun oleh pihak ketiga sebagai pengelolah. Baru 14 tahun saja kondisi hutan sudah rusak. Apalagi, selama 30 tahun sesuai kontrak. Untuk itulah, kita minta sekarang pengelolahan TWA Punti Kayu diserahkan kepada daerah,” tegas Alex.

Sementara itu, Walikota Palembang H Eddy Santana Putra mengatakan, untuk pengambil alihan TWA Punti Kayu agar diserahkan kepada daerah beberapa waktu lalu pihaknya sudah memberitahukan MS Kaban. Tetapi, hingga saat ini keinginan tersebut belum juga terealisasi. Untuk itulah, Pemkot Palembang bersama dengan Pemprov Sumsel sepakat untuk meminta Departemen Kehutanan RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) agar TWA Punti Kayu diserahkan kepada daerah.

“Berdasarkan pemantauan kita dari udara, hampir sebagian tanaman tidak terawat. Untuk itulah, dari 50 hektar lahan yang pohonnya rusak akan kita ganti dengan pohon pinus lainnya. Apalagi, pohon ini sudah langka. Hal ini agar hutan kota tersebut tidak hilang dan rusak,” ujar Eddy.

Dikatakannya, kedepan jika TWA Punti Kayu dapat dikelolah daerah pihaknya berencana akan kembali mengembangkan kawasan salah satu objek wisata di Kota Palembang tersebut. Dengan begitu, kawasan yang selama ini tidak terawat padahal setiap minggu ramai dikunjungi dapat kembali berseri.

“Hutan Punti Kayu setiap minggu pasti ramai dikunjungi warga untuk liburan. Jadi, sangat disayangkan jika tidak terawat dan rusak. Untuk itulah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil alih pengelolahan TWA Punti Kayu kedaerah,” jelas dia.

Sementara itu, Manajer PT Indosuma Puta Citra selaku pengelola TWA Punti Kay Aden Azka beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya telah melakukan kontrak pengusahaan dan pengelolaan TWA PK selama 30 tahun, terhitung sejak tahun 1999.

Dimana, dalam kontrak tersebut, pihaknya tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang bisa meyebabkan kerusakan di hutan tersebut, apalagi sampai melakukan ekploitasi terhadap hutan yang memiliki luas 39,9 hektar yang terletak di kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar tersebut.

“Kita memiliki Rencana Kerja Lima tahun dan setiap tahun kita membuat Rencana kerja tahunan. Itu kita laporkan kepada pihak Dirjen PHKA,” jelasnya kepada SI.

Dikatakannya, dalam pengelolaan pengelolaan TWA PK tersebut pihaknya tetap menekankan konsep azaz kelestarian hutan. Karena pihaknya, tidak memiliki izin untuk merubah fungsi huta tersebut.

“Hutan ini harus kita lestarikan, karena saat ini fungsinya adalah hutan konservasi, kita tidak berharap hutan ini berubah fungsi, karena sat ini sangat sulit ditemui ada hutan yang berada di tengah kota,” jelasnya. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: