Pusat Diminta Bayar Bunga Bagi Hasil Migas

PALEMBANG(SI) – Gubernur Sumsel H Alex Noerdin meminta pemerintah pusat membayar bunga jika tidak mencairkan dana bagi hasil migas (BHM) sebesar Rp142 miliar September mendatang.

Pasalnya,utang tersebut merupakan BHM tahun 2008. Menurut Alex,keterlambatan otomatis membuat pihaknya sangat dirugikan.“ Jika jauh-jauh hari telah dibayar,bukan tidak mungkin dana tersebut dapat kita gunakan untuk kepentingan lain. Jadi, jika pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, terlambat mencairkan dana, kita minta mereka bayar bunga sama halnya jika kita melakukan kesalahan yang juga dikenakan bunga,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Griya Agung Palembang kemarin.

Mantan Bupati Muba ini mengatakan, dana tersebut sangat penting bagi Sumsel untuk pem-bangunan ke depan.Apalagi,untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan gratis.“Kita sudah desak Kementerian Keuangan RI untuk segera mencairkan dana tersebut tahun ini.Jadi,pada pencairan ABT kita harapkan dana tersebut sudah ada,”kata Alex.

Kondisi ini bukan hanya Sumsel, melainkan juga terjadi di semua daerah di Indonesia. Untuk Sumsel, dana bagi hasil tersebut mencapai Rp235 miliar.Sejak 2008 sudah dicairkan bertahap sebanyak dua kali sehingga tersisa Rp142 miliar.“Utang kita sudah dibayar dan bersisa Rp142 miliar. Akan tetapi, jika dihitung secara keseluruhan, bisa mencapai triliunan karena masih banyak daerah yang belum dibayar,”paparnya.

Apalagi, dari BHM itu terdapat dana sharing untuk penunjang pendidikan di Sumsel 0,5%, baik dari sektor minyak maupun gas.Dengan begitu,dengan bagi hasil 15% untuk daerah dan 85% untuk pusat di sektor minyak, Sumsel mendapatkan jatah mencapai 15,5%. Begitu juga bagi hasil gas 30% berbanding 70%. Sumsel juga mendapatkan dana sharinguntuk pendidikan 0,5%.

“Kita sudah perjuangkan untuk pencairan dana ini,begitu juga daerah lain. Sebab, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun lainnya,”katanya. Menurut Gubernur, seharusnya bagi hasil minyak dan gas dinaikkan setidaknya menjadi 25%.

Alasannya,sangat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan. Apalagi,yang menjadi masalah pemberian dana bagi hasil tersebut juga kerap terlambat. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel Robert Heri menegaskan,pihaknya sudah meminta pemerintah pusat segera membayar sisa utang bagi hasil sektor migas sejak 2008 sebesar Rp142 miliar.

Diharapkan saat pencairandana ABT,danatersebutdapat disetorkan langsung.“Memang pemerintah pusat telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil duakali, yakni Rp92 miliar lebih.Kita harapkan sisanya segera dibayar pada September ini,”ujar Robert. (yayan darwansah)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: